.  Menerima  dan  mengabulkan  gugatan  PARA  PENGGUGAT  untuk seluruhnya;

2.  Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah ahli waris sah dari Almarhum

Risdianto M. Rahmatu; 

3.  Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa antara

Almarhum Risdianto M. Rahmatu dengan pihak pengelola SPBU 74-

943.02 Tinombo telah terjadi hubungan kerja sejak tahun 1998 sampai dengan tanggal 24 Juli 2025;

4.  Menyatakan   hubungan   kerja   tersebut   demi   hukum   merupakan

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

5.  Menyatakan hubungan kerja Almarhum Risdianto M. Rahmatu berakhir demi hukum karena meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2025;

6.  Menyatakan TERGUGAT adalah pihak yang secara nyata, faktual, dan yuridis bertanggung jawab atas pemenuhan seluruh hak ketenagakerjaan Almarhum Risdianto M. Rahmatu;

7.  Menyatakan bahwa perubahan pengelolaan dan/atau badan hukum

yang mengelola SPBU 74-943.02 Tinombo tidak menghapus hubungan kerja dan tidak memutus masa kerja Almarhum (asas continuity of employment);

8.  Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PARA PENGGUGAT seluruh hak ketenagakerjaan Almarhum Risdianto M. Rahmatu yang timbul akibat berakhirnya hubungan kerja karena meninggal dunia secara sekaligus kepada PARA PENGGUGAT hak-hak ketenagakerjaan tersebut sejumlah Rp104.940.000,00 (seratus empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

9.  Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mengenai pihak yang wajib bertanggung jawab, maka menyatakan TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT I dan/atau TURUT TERGUGAT II bertanggung jawab secara tanggung renteng atas pemenuhan seluruh hak ketenagakerjaan Almarhum Risdianto M. Rahmatu;

10. Menghukum   pihak   yang   dinyatakan   bertanggung   jawab   untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

11. Menghukum   pihak   yang   dinyatakan   bertanggung   jawab   untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;

12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun

ada perlawanan, banding, atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);

13. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.