Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;

Menyatakan tindakan TERMOHON 1 dan TERMOHON 2 dalam melakukan proses Pengambilalihan perkara tindak pidana Korupsi Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Morowali Utara tahap I tahun anggaran 2016 adalah batal demi hukum ;---------------

Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon 2 Terhadap Pemohon adalah Prematur ;---------------------------------------------------

Menyatakan surat perintah penyidikan Nomor: Sprindik/84/DIK.00/01/09/2022  tanggal 13 September 2022 yang menetapkan pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon 2 terkait peristiwa Pidana sebagaimana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang  pemberantasan tindak pidana korupsi tentang perubahan atas Undang-undang nomor 20 tahun 2001  jo. Pasal 55 KUHPidana adalah Tidak Sah dan tidak berdasar atas hukum oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat ;-----------------

Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon 2 terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang  pemberantasan tindak pidana korupsi tentang perubahan atas Undang-undang nomor 20 tahun 2001  jo Pasal 55 KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat ;---

Menyatakan Penetapan Tersangka oleh Termohon 2 Kepada Pemohon  adalah tidak sah ;----------------------------------------------------------------

Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon 2 yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon 2 ;--------

Memerintahkan Termohon 2 untuk tidak melanjutkan perkara ini dan dengan perintah segera menerbitkan Surat Perintah Penghentian  Penyidikan (SP3) terhadap surat perintah penyidikan Nomor: Sprindik/84/DIK.00/01/09/2022  tanggal 13 September 2022 ;------------------------------------------------------------------------------

Memerintahkan Termohon 2 untuk mengembalikan berkas perkara Pemohon kepada Termohon 1 ;------------------------------------------------

Memerintahkan Termohon 2 untuk Mencabut Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Nomor 1585 tahun 2022 tanggal 15 September 2022 tentang larangan bepergian keluar negeri terhadap Pemohon ;-----------------------------------------------------

Menghukum para Termohon untuk tunduk dan patuh pada isi putusan Praperadilan ini ;-----------------------------------------------------

Menghukum para Termohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum