PRIMAIR:

---------Bahwa ia Terdakwa ARIYANDO Alias ARIYANDO MATAIYA selaku Kepala Desa Matanga, Kecamatan (Kec.) Banggai Selatan, Kabupaten (Kab.) Banggai Laut, Provinsi (Prov.) Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor: 140/648/DPMD-P3A/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Matanga, Kepala Desa Bantean, Kepala Desa Malino Padas dan Kepala Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Periode 2021 - 2027, pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat diketahui lagi dengan pasti, namun masih dalam tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2025, bertempat di Desa Matanga Kec. Banggai Selatan Kab. Banggai Laut Prov. Sulawesi Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Keputusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, telah Melakukan Perbuatan Secara Melawan Hukum yakni menggunakan dan melakukan pengelolaan dana Desa Matanga, Kec. Banggai Selatan, Kab. Banggai Laut, Tahun Anggaran (T.A.) 2024 dan 2025 melakukan pengelolaan keuangan desa yang bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 poin 10 dan Pasal 26 ayat (4) serta Pasal 29 huruf a, b dan c serta f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 283 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 141 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 28 ayat (2) dan pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, pasal 2 dan pasal 3 huruf a dan b Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, yaitu memperkaya diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp560.500.363,- (lima ratus enam puluh juta lima ratus ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah). Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara sebesar Rp560.500.363,- (lima ratus enam puluh juta lima ratus ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHA PKKN) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nomor LHA PKKN: PE.03.03/SR-4/PW19/5/2025 tanggal 30 September 2025, dimana beberapa perbuatan Terdakwa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Matanga T.A. 2024 dan 2025, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

• Bahwa awalnya Terdakwa mengikuti pemilihan Kepala Desa dan dari hasil pemilihan dimaksud, terdakwa kemudian ditetapkan dan dilantik sebagai Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor : 140/648/DPMD-P3A/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Matanga, Kepala Desa Bentean, Kepala Desa Malino Padas dan Kepala Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Periode 2021-2027
• Bahwa untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pebinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa atau menyelenggaakan urusan pemerintahan Desa, terdakwa selaku Kepala Desa mengelola keuangan Desa Matanga, Kec. Banggai Selatan, Kab. Banggai Laut pada T.A. 2024 dan 2025 dengan alokasi dan sumber anggaran sebagai berikut:

T.A. 2024

T.A. 2025

• Bahwa berdasarkan APBDes Desa Matanga T.A 2024 anggaran yang dialokasikan untuk masing – masing Bidang Kegiatan adalah sebagai berikut :

• Bahwa untuk pengelolaan keuangan Desa dimaksud, selanjutnya terdakwa selaku Kepala Desa Matanga mengangkat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana surat Keputusan Kepala Desa Matanga No. 03 Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2024, dengan susunan sebagai berikut :

• Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Matanga dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) telah melakukan pencairan APBDes T.A. 2024 dan 2025, dengan cara Terdakwa membuat Surat Permohonan Pencairan untuk diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai Laut dan selanjutnya atas permintaan pencairan dana dimaksud, selanjutnya dana ditransfer ke Rekening Pemerintah Desa Matanga.
• Bahwa dalam proses penarikan APBDes T.A. 2024 dan 2025, Terdakwa selaku  Kepala Desa dan PKPKD bersama dengan Kaur Keuangan/Bendahara melakukan pencairan pada Rekening Bank untuk selanjutnya dilakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes.
• Bahwa selanjutnya setelah melakukan pencairan APBDes dimaksud, Terdakwa selaku Kepala Desa dan Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) pada T.A 2024, mengambil alih sendiri pengelolaan Keuangan Desa Matanga khususnya anggaran Non Earmark dan tidak melibatkan unsur PPKD dan melibatkan saksi Awaldin sleaku Kaur Keuangan hanya untuk pengelolaan anggaran Earmark.
• Bahwa berdasarkan pencairan APBDes Desa Matanga periode TA 2024 dan 2025, terdapat anggaran yang sudah terealisasi dan belum terealisasi yang bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) sebagaimana APBDes T.A.2024 sebagai berikut :

• Bahwa selain itu berdasarkan pencairan APBDes Matanga yang bersumber dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana APBDes T.A.2024 sebagai berikut :

• Bahwa oleh karena kegiatan tersebut tidak terealisasi pada tahun 2024, maka seharusnya dana dimaksud disetorkan kembali oleh terdakwa dan dimasukkan sebagai Sisa Lebih Perhtungan Anggaran (SILPA) dan tetap tersimpan dalam rekening Desa Matanga untuk kemudian dialokasikan kembali pada APBDesa TA 2025, namun oleh terdakwa dana sebesar Rp367.061.296,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta enam puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, padahal kegiatan dimaksud tidak terlaksana atau fiktif sehingga terhadap kegiatan tersebut tidak dilengkapi dengan Laporan pertanggung jawaban;
• Selanjutnya bahwa pada bulan Januari 2025 Terdakwa beserta pihak Pemerintah Desa pernah diundang oleh Ketua BPD Desa Matanga untuk melakukan kegiatan Rapat Realisasi Anggaran dan Pertanggung jawaban Keuangan T.A.2024, namun kegiatan tersebut batal dilaksanakan karena pada saat itu Terdakwa sedang jatuh sakit.
• Bahwa di dalam APBDes T.A 2025 terdapat SILPA tahun sebelumnya karena Terdakwa memasukan 2 Kegiatan Anggaran yang tidak terealisasikan pada T.A 2024 yakni Anggaran Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa Sebesar Rp63.364.000 (enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan Anggaran Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu sebesar Rp43.200.000 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan Rekening Kas Desa Matanga pada Akhir Tahun 2024 Kosong karena Anggaran tersebut telah dicairkan dan telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa.
• Bahwa jumlah anggaran Dana Desa Tahap I yang Terdakwa cairkan pada T.A 2025 Sebesar Rp272.610.000 (dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), yang pada saat itu Terdakwa cairkan bersama dengan Saksi JUMANTO selaku Kaur Keuangan yang baru diangkat oleh Terdakwa pada tahun 2025 tanpa adanya rekomendasi dari pihak Camat Banggai Selatan menggantikan saksi Awaldin yang diberhentikan oleh terdakwa pada bulan Januari Tahun 2025 dikarenakan Saksi AWALDIN selalu mendesak Terdakwa terkait dengan Realisasi anggaran serta Pertanggung jawaban keuangan T.A.2024.
• Bahwa pada TA 2025, terdakwa selaku Kepala Desa melakukan pencairan atas sejumlah kegiatan namun sebagian uang hasil pencairan dimaksud tidak digunakan untuk kepentingan pembangunan dimaksud melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp180.869.000,- (seratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) yang berasal dari anggaran Dana Desa (DD) Tahap I T.A 2025 sebagai berikut :

• Bahwa dalam melaksanakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Matanga, Terdakwa seakan-akan mempertanggungjawabkan keuangan desa dengan benar, dengan cara memanipulasi laproan dimaksud dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan pembelian dan pembelanjaan yang nyata, selanjutnya menggunakan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak (BHP) Desa Matanga T.A. 2024 dan 2025, olehnya itu pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh terdakwa telah bertentangan atau tidak sesuai dengan :

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

• Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Pada :

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pada :

• Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

• Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ARIYANDO Alias ARIYANDO MATAIYA selaku Kepala Desa Matanga T.A. 2024 dan 2025 yang dilakukan secara melawan hukum, telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, dimana merupakan perbuatan berlanjut berdasarkan LHA PKKN BPKP tentang Dugaan Penyimpangan pada Pengelolaan Keuangan Desa Matanga Kec. Banggai Selatan Kab. Banggai Laut pada T.A. 2024 dan 2025 Nomor: PE.03.03/SR-4/PW19/52025 tanggal 30 September 2025 menyatakan Nilai Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp560.500.363,- (lima ratus enam puluh juta lima ratus ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).

----------Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.------------------------

SUBSIDAIR

----------Bahwa ia Terdakwa ARIYANDO Alias ARIYANDO MATAIYA selaku Kepala Desa Matanga, Kecamatan (Kec.) Banggai Selatan, Kabupaten (Kab.) Banggai Laut, Provinsi (Prov.) Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor: 140/648/DPMD-P3A/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Matanga, Kepala Desa Bantean, Kepala Desa Malino Padas dan Kepala Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Periode 2021 - 2027, pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat diketahui lagi dengan pasti, namun masih dalam tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2025, bertempat di Desa Matanga Kec. Banggai Selatan Kab. Banggai Laut Prov. Sulawesi Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Keputusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, telah Melakukan Perbuatan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi yaitu menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain atau Korporasi sebesar Rp560.500.363,- (lima ratus enam puluh juta lima ratus ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah); Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Matanga T.A. 2024 dan 2025; Sehingga Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara sebesar Rp560.500.363,- (lima ratus enam puluh juta lima ratus ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHA PKKN) oleh BPKP dengan Nomor LHA PKKN: PE.03.03/SR-4/PW19/5/2025 tanggal 30 September 2025, dimana beberapa perbuatan Terdakwa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Matanga T.A. 2024 dan 2025, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

• Bahwa Pemerintahan Desa Matanga, Kec. Banggai Selatan, Kab. Banggai Laut pada T.A. 2024 dan 2025 mengelola keuangan desa, dengan alokasi dan sumber anggaran sebagai berikut:

               T.A. 2024

T.A. 2025

• Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Matanga sejak Tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor : 140/648/DPMD-P3A/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Matanga, Kepala Desa Bentean, Kepala Desa Malino Padas dan Kepala Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Periode 2021-2027;
• Bahwa selain memeiliki kewenangan sebagai Kepala Desa Matanga, Kec. Banggai Selatan, Terdakwa juga duduk dalam struktur PPKD dengan peran sebagai penanggungjawab dengan tugas dan kewenangan sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 3 ayat ( 2 ) adalah sebagai berikut :

• Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
• Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
• Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
• Menetapkan PPKD
• Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL
• Menyetujui RAK Desa, dan
• Menyetujui SPP.

• Bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, Terdakwa menunjuk Perangkat Desa Dengan struktur kepengurusan sesuai dengan surat keputusan kepala Desa Matanga tahun 2024 yang terdiri dari:

• Bahwa atas kewenangan Terdakwa selaku Kepala Desa dan Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) pada T.A 2024 Terdakwa mengambil alih sendiri pengelolaan Keuangan Desa Matanga khususnya anggaran Non Earmark dan tidak melibatkan unsur PPKD. Kemudian Kaur Keuangan hanya Terdakwa perankan untuk mengelola anggaran Earmark.
• Bahwa berdasarkan keterangan Saksi AWALDIN penyebab sehingga anggaran pada T.A 2024 sebesar Rp367.061.296,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta enam puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah) belum terealisasi karena anggaran tersebut telah digunakan oleh Terdakwa.
• Bahwa atas kewenangan yang dimiliki Terdakwa pada Bulan Januari 2025 Terdakwa memberhentikan Saksi AWALDIN selaku Kaur Keuangan tanpa adanya SK pemberhentian dari Kepala Desa dan mengangkat Saksi JUMANTO sebagai Kaur Keuangan, adapun alasan pemberhentian Kaur Keuangan tersebut karena pada akhir tahun anggaran 2024 Saksi AWALDIN selalu menanyakan dan mendesak Terdakwa terkait dengan Realisasi dan Pertanggung Jawaban Keuangan di T.A 2024, namun pada bulan Maret 2025 pasca pemberhentian Terdakwa sebagai Kepala Desa, kemudian Saksi AWALDIN diangkat kembali menjadi Kaur Keuangan oleh Pj. Kepala Desa Matanga yang baru yakni Saksi ALJUFRI PAMUNA.
• Bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Terdakwa sebagai Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
• Bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Terdakwa sebagai Kepala Desa memiliki kewenangan, antara lain:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
4. Menetapkan Peraturan Desa;
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat desa;
7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Terdakwa karena jabatannya sebagai Kepala Desa mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa, dima