Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Palu menerima permohonan Pelapor (“Pemohon”) selanjutnya memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penghentian Penyidikan atas dugaan laporan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHP berdasarkan :

• Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor:  SPPP/74.a/XI/2024/ Satreskrim tanggal 18 November 2024;
• Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/38/XI/2024/Satreskrim tanggal 18 November 2024;

yang diterbitkan oleh Termohon, dengan alasan tidak cukup bukti dan sengketa kepemilikan adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM ;

3. Menyatakan tindakan Termohon yang menghentikan penyidikan melalui penerbitan :

• Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor :  SPPP/ 74.a/XI/2024/ Satreskrim tanggal 18 November 2024;
• Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/ 38/XI/2024/Satreskrim tanggal 18 November 2024;

bertentangan dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan kepentingan masyarakat;

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk :

a)   segera melanjutkan melakukan penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: STPL/1162/X/2022/SPKT/Polresta Palu/Polda Sulawesi Tengah, tertanggal 22 Oktober 2022 ;

b)   segera menyelesaikan penyidikan Laporan Polisi  Nomor: STPL/1162/X/2022/SPKT/Polresta Palu/Polda Sulawesi Tengah, tertanggal 22 Oktober 2022 tentang dugaan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHP;

5. Menghukum Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).