TUNTUTAN PROVISI

Bahwa untuk menghindari kerugian bagi Penggugat bersama pihak – pihak lain, Maka dimohon agar Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

1. Meletakkan Sita Jaminan Untuk Keseluruhan Objek Sengketa.
2. Memerintahkan Tergugat I bersama Tergugat II untuk menghentikan lelang hak tanggungan diatas objek sengketa baik untuk masa sekarang maupun dimasa yang akan datang atau setidak – tidaknya menunda prosedur lelang diatas objek sengketa sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan Pertimbangan Bahwa Setiap Warga Negara Berhak Mempertahankan Hak - Hak Hukumnya Sepanjang Dalam Bingkai Hukum Untuk Keadilan sebagaimana Amanat Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB XA, HAK ASASI MANUSIA Pasal 28H Ayat 4 Setiap Orang Berhak Mempunyai Hak Milik Pribadi Dan Hak Milik Tersebut Tidak Boleh Diambil Alih Secara Sewenang - Wenang Oleh Siapa Pun.

PETITUM

Berdasarkan dalil – dalil sebagimana terurai di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palu Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan objek agunan Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam pengumuman lelang adalah objek sengketa.
3. Menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat I secara bersama - sama menjual objek agunan untuk melunasi hutang Penggugat kepada Tergugat I dengan cara perlahan dan dengan harga pasaran.
4. Menyatakan Tergugat II tidak dapat melelang barang jaminan Penggugat yang ada dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I.
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013. Pasal 23 ayat 1.
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293 / KMK /.09 / 1993  pasal 1 butir 2.
7. Menyatakan status kredit Penggugat kepada Tergugat I belum masuk kategori bermasalah serta belum masuk kategori wanprestasi.
8. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15PBI/2012 pasal I ayat 26.
9. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menangguhkan kelak hak tanggungan diatas objek sengketa sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
10. Menyatakan tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum lelang hak tanggungan yang dilakukan Tergugat I bersama Tergugat II.
11. Meletakkan sita jaminan di atas objek sengketa.
12. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang se adil – adilnya (ex a quo et bono)