1. D a k w a a n

Kesatu

--------- Bahwa terdakwa Rustam B. Makalama, SP bersama saksi Sepriyanus Tolule, SE,. MM dan saksi Budi Aswin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 01 Januari tahun 2023 sampai Desember tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 sampai tahun 2024, bertempat di Kantor Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan sendiri atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

• Bahwa pada tahun 2022 nama Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Palu, dirubah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kota Palu sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kota Palu ;

• Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda Kota Palu), saksi H.Hadiyanto Rasyid, SE selaku Wali Kota Palu dan selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 500/1464/Ekonomi/2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah kota Palu Periode 2021-2025 an. saksi Ir. Ihksan, ST,. MM dan surat Keputusan Nomor: Nomor: 500/120/Ekonomi/2023 tanggal 05 Januari 2023 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) kota Palu Periode 2023 – 2027 An. terdakwa Rustam B. Makalama, SP selaku Direktur Operasional dan saksi Sepriyanus Tolule, SE,. MM selaku Direktur Keuangan dan Administrasi, dengan susunan sebagai berikut:

Yang mempunyai tugas dan wewenang sesuai Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Kota Palu sebagai berikut:

• Bahwa selain menunjuk Direksi, saksi H. Hadiyanto Rasyid, SE juga telah menunjuk Dewan Pengawas berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Palu  Nomor: 500/1465/Ekonomi/2021 tenggal 23 Desember 2021 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Kota Palu dengan susunan sebagai berikut:

Yang mempunyai tugas dan wewenang sesuai Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Kota Palu sebagai berikut :

• Bahwa saksi Sepriyanus Tolule, SE,. MM diangkat selaku Direktur Keuangan dan Administrasi bersama terdakwa Rustam B. Makalama, SP diangkat selaku Direktur Operasional pada tanggal 05 Januari 2023 dan kemudian dilantik oleh Wali Kota Palu yakni saksi H. Hadiyanto Rasyid, SE pada tanggal 02 Februari 2023,- sehingga sah menduduki jabatan tersebut.
• Bahwa saksi Ir. Ihksan ST,.MM selaku Direktur Utama hanya menjabat sampai tanggal 27 Maret 2023 karena mengundurkan diri sesuai surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Kuasa Pemilik Modal (KPM) Perumda Kota Palu tertanggal 27 Maret 2023 dan selanjutnya saksi H. Hadiyanto Rasyid, SE sebagai Wali Kota selaku KPM Perusahaan Umum Daerah Kota Palu menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 500/1226/Ekonomi/2023 tentang pemberhentian Direktur  Utama Perusahaan Umum Daerah Kota Palu an. Ir. Ikhsan, ST., M.M. tanggal 14 April 2023, sehingga jabatan Direktur Utama kosong, dan dengan kekosongan jabatan Direktur Utama tersebut maka tugas dan wewenang Direktur Utama diambil alih oleh terdakwa Rustam B. Makalama, SP selaku Direktur Operasional bersama saksi Sepriyanus Tolule, SE,. MM selaku Direktur Keuangan dan administrasi, dengan melaksanakan tugas dan wewenang tersebut tanpa di dasari dengan Peraturan Direksi yang dibuatnya sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 39 (1) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Kota Palu berbunyi “ Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dalam Pasal 36 (1) dan Pasal 38, anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi, sehinga merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena bertentangan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pasal 91 yang menyatakan:

• Bahwa terdakwa Rustam B. Makalama, SP selaku Direktur Operasional bersama saksi Sepriyanus Tolule, SE,. MM selaku Direktur keuangan dan administrasi secara melawan hukum mengangkat / menunjuk saksi Winda dan saksi Randy Pratama Sunusi selaku Staf administrasi sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 001/SK-PERUMDA.PALU/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 dan Saksi Ferayanti selaku Bendahara sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 002/SK-PERUMDA.PALU/II/2023 tanggal 01 Februari 2023, yang mana pada tanggal 01 Februari 2023 terdakwa Rustam B. Makalama, SP bersama saksi Sepriyanus Tolule, SE,. MM belum sah secara hukum menjabat selaku Direksi karena belum dilantik dan saat itu masih ada / masih aktif Direktur Utama yakni saksi Ir. Ihksan, ST,. MM, yang merupakan tugas dan wewenang Direktur Utama, dan adapun tugas bendahara (saksi Ferayanti) yaitu ;
• Membantu membuat Laporan Pertanggungjawaban
• Membantu melakukan pembelanjaan
• Bahwa pada tanggal 05 April 2023 saksi H. Hadiyanto Rasyid, SE selaku Wali Kota Palu menetapkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 5 tahun 2023 tanggal 5 April 2023  tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Kota Palu, dengan anggaran sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), untuk belanja tidak langsung sebesar Rp733.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan belanja langsung sebesar Rp2.266.400.000, (dua milyar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang sumber anggarannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu yang melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palu sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun 2023, dengan rincian sebagaimana dalam lampiran I dan Lampiran II Peraturan Wali Kota Palu Nomor 5 Tahun 2023, sebagai berikut :

• Bahwa tujuan pemerintah kota palu memberikan dana Penyertaan Modal kepada Perumda Kota Palu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Wali Kota Palu Nomor 10 tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah yaitu:

• Bahwa  setelah terbitnya Peraturan Wali Kota Palu Nomor 5 tahun 2023 tanggal 5 April 2023  tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Kota Palu tersebut, karena jabatan Direktur Utama kosong, kemudian saksi Dr. Rusmawaty Bte Rusdin, S.Sos,. MA selaku Dewan Pengawas menerbitkan Surat Penunjukan Nomor: 002/Dewas-Perumda/IV/2023 tanggal 06 April 2023 kepada saksi Sepriyanus Tolule, SE,. MM selaku Direktur Keuangan & Administrasi Perumda Kota Palu untuk melakukan pencairan dana penyertaan modal Pemerintah Kota Palu kepada Perumda Kota Palu sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dan selanjutnya saksi Sepriyanus Tolule, SE,. MM menerbitkan Surat Nomor: 047/Perumda/Plu/2023 tanggal 06 April 2023 Perihal: Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Perumda Kota Palu yang proses pencairannya melalui transfer ke Rekening BRI No: 7805-01-023207-53-3 An. Pemuda Kota Palu yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kota Palu dan Surat Nomor: 047/Perumda/Plu/2023 tanggal 12 April 2023 Perihal: Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Perumda Kota Palu yang proses pencairannya melalui transfer ke Rekening BRI No: 7805-01-023207-53-3 An. Pemuda Kota Palu yang ditujukan kepada Wali Kota Palu selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM), dan atas surat permohonan tersebut kemudian saksi Romysandi Agung, SH, M.A.dm,KP selaku Kepala BPKAD menyurat ke Wali Kota Palu dengan Surat Nomor: 900/0120/PU/BPKAD/2023 tanggal 11 April 2023 Perihal : Penyertaan Modal Pada Perumda, dan atas surat tersebut  Wali Kota Palu (saksi H. Hadiyanto Rasyid, SE) pada tanggal 12 April 2023 mendisposisi kepada Sekot Kota Palu (saksi Irmayanti Pettalolo, S.Sos,. MM) dengan isi disposisi: agar dapat diproses sesuai aturan, dan kemudian saksi Irmayanti Pettalolo, S.Sos,. MM selaku Sekot Kota Palu pada tanggal 12 April 2023 mendisposisi kepada Kepala BPKAD dengan isi Disposisi : ditindak lanjuti sesuai ketentuan, kemudian saksi Romysandi Agung, SH, M.A.dm,KP selaku Kepala BPKAD pada tanggal 12 April 2023 mendisposisi kepada Kepala Bidang Akutansi yang isi disposisinya: tindak lanjut sesuai arahan pimpinan dan proses sesuai ketentuan, sehingga diterbitkan SPM Nomor: 18.8/02.0/1/LS/ 5.02.0.00.0.00.01.0000/P.02/04/2023 tanggal 12 April 2023,  yang ditandatangi oleh PPTK An. Andi Ratu Mustika dan Bendahara Pengeluaran an. Santi dan selanjutnya Kuasa BUD an. HAFID menerbitkan SP2D pada tanggal 13 April 2023 sehingga uang Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) masuk ke Rekening BRI 780501023207533 An. Perumda Kota Palu lewat transfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Palu pada tanggal 13 April 2023 tersebut,.
• Bahwa selanjutnya mulai pada tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023, terdakwa Rustam B. Makalama, SP selaku Direktur Operasional bersama saksi Sepriyanus Tolulue, SE,. MM selaku Direktur Keuangan dan Administrasi telah mencairkan / mengeluarkan uang dari Rekening BRI Nomor: 780501023207533 An. Perumda Kota, secara bertahap dengan jumlah Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan yang digunakan pada tahun 2023 sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sedangkan Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang semula di berikan kepada saksi Ruddy Chandra pada tanggal 17 April 2023 untuk digunakan kegiatan kerjasama Rencana Bisnis Property sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Investasi tertanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh terdakwa Rustam B. Makalama, SP sel