1. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON terkait dugaan Kehutanan yaitu Setiap Orang dilarang Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan dari Pemohon YOU YOUNG KYU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan TERMOHON yang Menangkap PEMOHON, Melakukan Penahanan terhadap PEMOHON, Menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, melakukan Penyitaan terhadap alat-alat berat milik PEMOHON, merupakan perbuatan yang sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
3. Menyatakan:
   1. Surat Perintah Penyidikan No. Sprin Sidik.05/BPPHLHK.3/SW-II/VIII/2024/PPNS Tertanggal 17 Agustus 2024;
   2. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No. 05/BPPHLHK.3/SW-II/VIII/2024/PPNS 17 Agustus 2024;
   3. Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap.05/BPPHLHK.3/SW-II/VIII/2024/PPNS tanggal 17 Agustus 2024;
   4. Surat Penetapan Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap.05/BPPHLHK.3/SW-II/VIII/2024/PPNS tertanggal 17 Agustus 2024;
   5. Surat Tanda Penerimaan Nomor STP.09/BPPHLHK.3/SW-II/VIII/2024/PPNS tertanggal 18 Agustus 2024
   6. Surat Perintah Penahanan No. SP.Han.05/BPPHLHK.3/SW-II/VIII/2024/PPNS tertanggal 17 Agustus 2024
   7. Surat Perintah Penahanan No. SP.Han.05.a/BPPHLHK.3/SW-II/VIII/2024/PPNS tertanggal 23 Agustus 2024
4. TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) Jo. Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 41 tentang Kehutanan sebaagaimana diubah pada Pasal 36 angka 17 Undang-undang Nomor 6 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Menyatakan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin Sidik.05/BPPHLHK.3/SW-II/VIII/2024/PPNS Tertanggal 17 Agustus 2024 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;
6. Memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan Pemohon Dari Rumah Tahanan Negara;
7. Menyatakan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap Pemohon didalam perkara a quo adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Membebankan biaya perkara pada negara.

Atau, apabila Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili Permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).