Mengabulkan     Permohonan     PEMOHON     Praperadilan     untuk seluruhnya;-

Menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON II tentang tindak pidana Korupsi dana insentif Retribusi IMB pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu [PMPTSP] Kabupaten Morowali yang dilakukan oleh Hj. Asmaulhusnah yang telah merugikan keuangan Negara berdasarkan hasil audit dalam proses penyelidikan Nomor : PE.03/SR- 17/PW19/5/2022 tanggal 29 November 2022 yang hasilnya memuat nilai kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 7.084.090.763,- (Tujuh milliard delapan puluh empat juta Sembilan pulu ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) tidak sah dan tidak memiliki kekuatan Hukum yang mengikat.
Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan kembali proses penyidikan tindak pidana Korupsi dana insentif Retribusi IMB pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu [PMPTSP] Kabupaten Morowali yang dilakukan oleh Hj. Asmaulhusnah yang telah merugikan keuangan Negara berdasarkan hasil audit dalam proses penyelidikan Nomor : PE.03/SR- 17/PW19/5/2022 tanggal 29 November 2022 yang hasilnya memuat nilai kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 7.084.090.763,- (Tujuh milliard delapan puluh empat juta Sembilan pulu ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) kerena telah memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah saksi dan surat hasil audit Nomor : PE.03/SR-17/PW19/5/2022 tanggal 29 November 2022 sebagaimana pasal 184 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015

Memerintahkan TERMOHON membayar ganti kerugian kepada PEMOHON sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milliard rupiah) akibat perbuatan TERMOHON dalam penghentian tindak pidana Korupsi dana insentif Retribusi IMB pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu [PMPTSP] Kabupaten Morowali yang dilakukan oleh Hj. Asmaulhusnah jika dalam ketentuan waktu kasus tersebut tidak diselsaikan hingga ke tahap selanjutnya.
Memerintahkan TERMOHON II untuk menjalankan putusan ini, dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan ini diucapkan.
Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan penghentian perkara.

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara a quo menurut hukum